Jakarta, Jia Xiang - Menteri Pekerj

Jakarta, Jia Xiang - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan pemerintah segera membentuk Badan Pelaksana proyek kerja sama pembangunan infrastruktur Jembatan Selat Sunda (JSS). "Pembangunan Jembatan Selat Sunda sangat penting, dan akan diteruskan. Saat ini sedang diusulkan siapa yang menjadi badan pelaksana," ujar Menteri Pekerjaan Umum seusai rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (26/2/14).

Djoko memastikan, segala hal yang menyangkut pembangunan proyek jembatan ini, akan dilakukan sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda. Intinya tetap menggunakan Perpres yang telah berjalan. Hanya saja ada perubahan dan revisi dalam TOR terkait inisiator proyek agar lebih transparan dan terukur.

Badan Pelaksana bertugas menyusun dan menetapkan rencana pengembangan, menyusun program dan menyelaraskan pengembangan sesuai studi kelayakan atas kawasan strategis dan infrastruktur Selat Sunda. Kemudian, menerima pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah maupun pemda, memfasilitasi pelayanan satu atap untuk perizinan, berkoordinasi dengan instansi terkait, merencanakan pengadaan tanah, menyusun dan mengelola anggaran badan pengembangan.

"Harus ada badan pelaksana, karena yang akan meneken kontrak dengan swasta adalah badan pelaksana. Kita putuskan jembatan ini harus jalan terus karena sangat diperlukan dan merupakan bagian dari MP3EI," tegas Djoko seperti dikutip Kantor Berita Antara.

Sementara itu, Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana, Dedy Priatna menambahkan, kemungkinan keterlibatan BUMN untuk bekerjasama dengan pemrakarsa dan terlibat dalam studi kelayakan maupun proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda secara keseluruhan.

"Peran BUMN akan dimasukkan, tapi nanti tergantung kemampuan. Sekarang BUMN akan dikumpulkan oleh menteri BUMN, untuk membicarakan share dari BUMN. Pemrakarsa nanti ikut, jadi nanti semampunya BUMN," katanya.

Dedy mengakui, proyek infrastruktur yang menggabungkan Sumatera dan Jawa ini tidak akan dimulai pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, dan mundur dari rencana groundbreaking yang ditetapkan sebelumnya yaitu awal 2014. [E4]

Results (English) 1:

Jakarta, Jia Xiang-Minister of public works Djoko Kirmanto said the Government immediately form a cooperation project Implementing Agency for infrastructure development of the Sunda Strait Bridge (JSS). "Development of the Sunda Strait Bridge is very important, and it will be forwarded. Currently the proposed implementing body who becomes, "said Minister of public works after the coordination meeting in Jakarta, Wednesday (27/2/14).Djoko

be sure, everything that concerns the construction of the bridge project, will be done according to regulations of the President (Presidential) number 86 in 2011 about the development of strategic areas and infrastructure of the Sunda Strait. The bottom line remains that Regulation uses has been running. It's just that there are changes and revisions in the TOR project initiator-related to be more transparent and measurable

.The implementing agency is in charge of arranging and setting development plans and programs, devise appropriate feasibility study development aligning the strategic areas and infrastructure of the Sunda Strait. Then, receiving pelimpahan some authority of the regional government or one-stop service, facilitating the licensing, to coordinate with relevant agencies, to plan the procurement of land, prepare and manage a budget development agency.

"there must be implementing entity, because that would contract with private meneken is implementing entity. We decide it should be continued because the road is indispensable and is part of the MP3EI, "stated Djoko was quoted as saying news agency Between.

Meanwhile, The Deputy Minister of national development planning/Bappenas and infrastructure Fields, Dedy Priatna added, the possibility of the involvement of STATE-OWNED ENTERPRISES to collaborate with the proponent and is involved in the feasibility study and project development of the Sunda Strait Bridge overall.

"the role of STATE-OWNED ENTERPRISES will be included, but later depending on ability. Now STATE-OWNED ENTERPRISES will be collected by the Minister of STATE-OWNED ENTERPRISES, to discuss the share of STATE-OWNED ENTERPRISES. The proponent will participate, so later should STATE-OWNED ENTERPRISES, "he said.

Dedy acknowledged, infrastructure projects which combine the Sumatra and Java will not begin on the second United Indonesia Cabinet Government, and backed off a previous set of groundbreaking early 2014. [E4]