Realisasikan UU Megapolitan Butuh K

Realisasikan UU Megapolitan Butuh Kerja Sama

Jakarta, Jia Xiang - Kendala utama pebentukan Undang Undang Megapolitan ada kecenderungan pemerintahan daerah membedakan warna jaket sehingga susah bekerja sama.Demikian Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)kepada Jia Xiang Hometown, Selasa (25/02/14) di Jakarta.

"Undang Undang akan susah dibuat karena hubungan kerja sama pemerintahan daerah sekarang lebih susah. Apalagi sekarang jaketnya berbeda-beda warna. Dengan perbedaan warna jaket itu menyulitkan hubungan kerja sama antardaerah untuk bekerja sama. Ini yang harus dicari terobosanya," kata Siti Zuhro.

Usulan pembentukan UU Megapolitan untuk mengatasi kependudukan, tata ruang, degradasi lingkungan dan tata air, ketersediaan air dan bajir, transportasi, kemacetan, serta kelembagaan yang lemah memang menjadi persoalan sampai saat ini.

Dalam otonomi daerah tidak mungkin seorang Gubernur DKI Jakarta menyelesaikan masalah sendirian. "Jadi harusnya Pemprov DKI bersinergi, berkordinasi dan bermitra dengan pemerintah nasional, pemerintah Jawa Barat dan pemerintah Banten. Oleh karena itu tidak cukup hanya kerja sama menandatangani Memorandum of Understanding (MOU). Tapi, sekaligus langsung memetakan bagaimana membangun Megapolitan yang pernah diucapkan Sutiyoso mantan Gubernur DKI Jakarta," ujar Siti Zuhro. [For/W5]

Results (English) 1:

Never achieved the Megapolitan it took Teamwork

Jakarta, Jia Xiang-the main Constrains Law pebentukan Megapolitan area governance there is a tendency to distinguish color jacket so hard-working.Thus Senior researcher Indonesia Institute of Science (LIPI) told Jia Xiang Hometown on Tuesday (25/4/14)

in Jakarta."The law will be difficult because the relationship of cooperation created local governance is now more difficult. Moreover, now that his jacket is different color. The difference in the color of the jacket was the same interregional working relationship makes it difficult to work together. It's to look for terobosanya, "said Siti Zuhro.

Proposed the establishment of the ACT of settlement to resolve the Megapolitan, spatial, the degradation of the environment and the availability of water, water and transportation, congestion, bajir, as well as the institutional issue is indeed the weak until now.

in the autonomous region is unlikely to be a Governor of DKI Jakarta resolve the problem alone. "So should the provincial Government of DKI synergize, berkordinasi and partnered with the national Government, the Government of the Government of West Java and Banten. It is therefore not enough just to sign a cooperation Memorandum of Understanding (MOU). But, at the same time directly mapped out how to build a Megapolitan have ever spoken of DKI Jakarta Governor Sutiyoso, "said Siti Zuhro. [For/W5]