Upp-- Pemilu 2014Pemilih Disabilita

Upp-- Pemilu 2014

Pemilih Disabilitas Tak Perlu Khawatir

Pemilih disabilitas atau berkebutuhan khusus dan penyandang cacat tidak perlu khawatir terkait hak-haknya sebagai pemilih pada Pemilu 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjamin hak para pemilih disabilitas tak akan diabaikan.

Para pemilih disabilitas tetap memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu. Meski demikian, KPU selalu penyelenggara Pemilu mengatur ketentuan teknis guna kelancaran penggunaan hak pilih para pemilih disabilitas. Selain mengatur tentang tata cara pendampingan saat pencoblosan, KPU juga mengusahakan kemudahan-kemudahan lainnya, termasuk menyediakan lembar surat suara khusus untuk pemilih tuna netra.

Komisioner KPU, Fery Kurnia Rizkiyansyah saat ditemui Jia Xiang Hometown di Kantor KPU di Jakarta, Senin (13/1/14) menegaskan bahwa saat mencoblos di bilik suara nanti, para pemilih disabilitas harus mendapat pelayanan maksimal. Di setiap TPS akan disediakan formulir khusus bagi para pemilih disabilitas, dan panitia pemungutan suara berkewajiban mempermudah akses mereka dalam melaksanakan pencoblosan.

"Ketentuan-ketentuan teknisnya sudah ada, untuk itu seluruh panitia pemungutan suara di masing-masing TPS bisa memberi pelayanan terbaik agar hak politik para penyandang disabilitas bisa terakomodir dengan baik,” kara Fery Kurnia.

Khusus bagi pemilih tuna netra akan disediakan lembar suara khusus (braille template). Namun lembar suara tersebut hanya tersedia uhntuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, tetap menggunakan lembar surat suara yang umum.

Pada saat pencoblosan, pemilih tuna netra juga bisa menunjuk orang yang akan mendampingi dan membantunya di dalam bilik suara. Menurut Fery Kurnia, pihak yang berhak mendampingi para pemilih tuna netra ini, adalah anggota keluarga terdekat ataupun orang yang ditunjuk langsung oleh pemilih tuna netra. Bagi para pemilih disabilitas disiapkan formulir Model C7-KWK yang akan digunakan oleh pendamping yang telah ditunjuk.

“Dalam hal ini, kejujuran menjadi kunci utama, sebab petugas penyelenggara pemilu di TPS tidak boleh mengawasi langsung proses pencoblosan di dalam bilik suara,” kata Fery Kurnia.

Perlindungan Hak
Hukum internasional yang melindungi hak pemilih disabilitas dalam menyalurkan aspirasi politiknya antara lain Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia pada tahun 1948 yang untuk pertama kalinya menetapkan kewajiban memberikan akses bagi pemilih disabilitas dalam pemilu. Sedangkan payung hukum di tingkat nasional, terdapat sejumlah payung hukum yang mengatur tentang hak-hak penyandang cacat yang semuanya bersumber dari Undang-Undang dasar 1945 hasil amandemen yaitu pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2).

Dua hak pokok para disasbilitas yaitu mendapat perlakukan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya serta hak untuk memperoleh akses seluas mungkin dalam mewujudkan kemandiriannya.

Karena itu, secara teknis penyelenggaraan pemilu harus ramah terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh akses informasi terkait pemilu, akses menuju tempat pemungutan suara, dan akses memperoleh surat suara.

Sementara itu, dalam paparan sejumlah lembaga peneliti di hadapan KPU di Hotel Kempinski Jakarta pertengahan tahun lalu, terungkap bahwa diskriminasi terhadap warga disabilitas dalam hal partisipasi politik mereka bagi negara Indonesia masih menganga.

Data tersebut berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh ASEAN General For Desability yang di dalamnya bernaung sejumlah lembaga peneliti seperti The Internasional Foundation for Electoral System (IFES), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA).

Mereka memantau pemilukada di sejumlah daerah di Indonesia. Mereka bahkan masih menemukan banyaknya panitia pemilu dan KPU yang mengabaikan hak politik para penyandang disabilitas.

Salah satu anggota peneliti, Muhammad Afifudin mengatakan bahwa hasil temuan itu diharapkan bisa menjadi dasar bagi petugas pemilu agar lebih ramah dalam menghadapi para penyandang disabilitas dalam pemilu.

Sementara, Program Manager PPUA PENCA, Heppy Sebayang mengatakan, sudah ada hukum yang mengatur agar KPU menyediakan braille template di TPS, dan menjamin kemudahan akses ke TPS bagi pengguna kursi roda, serta memberikan bantuan pendampingan bagi pemilih berkebutuhan khusus.[JX/W1/U1/E4]

Results (English) 1:

Upp-2014 elections

Voters Disability need not Worry

Voters disability or special need and disability related need not worry his rights as voters in Elections of 2014. Electoral (ELECTION COMMISSION) guarantee the rights of the voters of disability is not

will be ignored.Voters keep disability have the same rights with other citizens in organizing elections. However, the ELECTION COMMISSION Election organizers always set technical conditions in order to smooth the use of voting rights of the voters of disability. In addition to a set of procedures for mentoring when pencoblosan, the ELECTION COMMISSION also sought other amenity, including providing special ballot sheets for tuna netra selector Commissioner of the Election Commission,

. Ferry Gift Rizkiyansyah now found Jia Xiang Hometown in the Office of ELECTION COMMISSION in Jakarta, Monday (13/1/14) asserts that when individuals reportedly voted at the booth votes later, the voters should get the maximum service of disability. At each POLLING STATION will be provided with a special form for the voters of disability, and the voting Committee obliged facilitate their access in carrying out pencoblosan.

"Technical provisions already exist, for that whole Committee voting at each POLLING STATION can give the best service to the political rights of the persons with disability can terakomodir with good," kara

gift of Ferry.For tuna netra voters will be provided special sound sheet (braille template). However the sound sheet is only available uhntuk selection of the members of the regional representative Council (DPD). As for the election of members of Parliament, REPRESENTATIVES of the provinces and kabupaten/kota, keep using the common ballot sheet.

at pencoblosan, voters can also blind points tuna person who will accompany and help him in the flashback. According to Who, the Ferry is entitled to accompany tuna netra voters, is the closest family member or person appointed by the elector tuna netra. For voters disability prepared form C7-KWK Model that will be used by the escort has been appointed.

"In this case, honesty being the major key, as the organizer of the election officers at POLLING STATIONS should not be supervising the process of pencoblosan in the sound booth," said Ferry Gift.


Right ProtectionInternational law that protects the rights of voters to his political aspirations in the disability channel, among others, the Universal Declaration of Human rights in 1948, which for the first time establishes the obligation of providing access for disability in the general election voters. While the umbrella law at the national level, There are a number of umbrella governing law concerning the rights of disabled persons which are all sourced from the 1945 Constitution amendment that results article 28 h subsection (2), article 28I paragraph (2).

Two basic rights of the disasbilitas that gets the same treatment as to play a role in development and enjoy its results as well as the right to acquire an access as possible in realizing his independence.

Therefore, the holding of the elections technically should be friendly towards people with disability in order to obtain access to election-related information, access to polling stations, and access to obtain ballots.

Meanwhile, the exposure to a number of research institutions in the presence of ELECTION COMMISSION at the Hotel Kempinski Jakarta mid last year, it was revealed that the discrimination against the citizens of disability in terms of their political participation for Indonesia's still gaping

.The Data is based on the results of the research carried out by ASEAN General For Desability refuge in which a number of researchers, such as The International Foundation for Electoral Systems (IFES), the Union of persons with Disability Indonesia (PPDI), and the central election Disabled Access (PPUA PENCA). they monitor

in 2005 in some areas in Indonesia. They even still find a number of Election Committee and the ELECTION COMMISSION ignored the political rights of the persons with disability

. one member of the researcher, Muhammad Afifudin said that it expected results could be the basis for the election of officers to be more gracious in the face of the persons with disability in the general election.

temporary, Program Manager, PENCA PPUA Heppy Sebayang said, There are already laws regulating that ELECTION COMMISSION provides a braille template in the polling stations, and ensure ease of access to POLLING STATIONS for wheelchair users, as well as providing mentoring assistance to voters specially in need.[JX/W1/U1/E4]